Berita Politik

Telkom Indonesia
Ramadhan

Ford Dituding Mainkan Pajak Mobil Mewah

Otomotif  KAMIS, 15 SEPTEMBER 2016 , 10:06:00 WIB | HARIAN RAKYAT MERDEKA

Ford Dituding Mainkan Pajak Mobil Mewah

Ford Everest/Net

RMOL. Pemerintah diminta un­tuk menelusuri dugaan per­mainan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang dilakukan Ford Mo­tor Indonesia (FMI) untuk produk Everest. Sebab, jika benar hal itu dilakukan Ford, negara sangat dirugikan.
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analy­sis (CITA) Yustinus Pras­towo mengatakan, pemerintah harus meminta penjelasan Ford terkait dugaan permainan pajak tersebut.

"Modus ini sangat mungkin dilakukan karena di sini ada manipulasi spesifikasi untuk menghindari PPnBM. Tapi perlu diteliti lebih lanjut," ujar Yustinus, kemarin.

Untuk diketahui, sebelumnya beredar kabar hengkang­nya Ford secara tergesa-gesa dari Indonesia diduga tak lepas dari persoalan PPnBM mobil Ford Everest. Salah satu modus dugaan Ford me­nyiasati pajak adalah dengan mengubah spesifikasi dan memodifikasi Ford Everest dari 7 seat menjadi 10 seat ke RMA Group Thailand.

Dengan perubahan spesi­fikasi itu, PPnBM yang harus dibayarkan Ford untuk mobil Everest lebih murah karena hanya 10 persen dari harga mobil. Namun, jika tetap menggunakan spesifikasi 7 seat PPnBM-nya mencapai 40 persen.

Kepala Sub Direktorat Ko­munikasi dan Publikasi Ditjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Denny Surjantoro sebelumnya menegaskan bakal melanjutkan dan mengecek in­formasi tersebut.

"Kami coba telaah terlebih dahulu seperti apa, karena be­lum dapat info detilnya seperti apa," tegas Denny.

Yustinus menambahkan, modus perubahan spesifikasi umumnya dilakukan melalui manipulasi dokumen impor­tasi barang. Jika dugaan itu terbukti, Ford bisa dijerat se­cara hukum karena dianggap telah melakukan pidana perpa­jakan lantaran menyampaikan informasi yang tidak benar sehingga merugikan negara.

Communication Director PT Ford Motor Indonesia (FMI) Lea Kartika Indra me­negaskan, pihak Ford patuh terhadap peraturan dan kebi­jakan pemerintah Indonesia. Termasuk persyaratan masuk bea cukai dan kewajiban pa­jak impor produk kendaraan mereka.

"Kepatuhan ini didasarkan pada izin resmi dari pemerintah Indonesia untuk setiap pro­gram kendaraan kami sebelum impor dan penjualan domestik kendaraan tersebut dilaku­kan," tukasnya. ***
Baper Meter
 Loading...
Suka
Suka
0%
Kocak
Kocak
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Tidak Peduli
Tidak Peduli
0%
Waspada
Waspada
0%
Takut
Takut
0%

Komentar Pembaca
35 Ribu Pesawat Dan 530 Pilot Dibutuhkan Dalam 20 Tahun Ke Depan
Enak Dinaikin

Enak Dinaikin

SELASA, 02 MEI 2017

HDCI Akan Promosikan Budaya Nasional Di Tingkat Dunia
Mobil Hemat Energi Tim Sadewa UI Raih Juara 1 Asia
Segar & Sporty

Segar & Sporty

SENIN, 20 MARET 2017

Mobil Kabin Ganda Murah

Mobil Kabin Ganda Murah

JUM'AT, 17 MARET 2017

Said Aqil Cocok Gantikan Menteri Agama
Pesan SBY Untuk AHY

Pesan SBY Untuk AHY

, 24 JUNI 2017 , 10:00:00

Putin Diguyur Hujan

Putin Diguyur Hujan

, 23 JUNI 2017 , 14:44:00

Rencanakan Serang Masjidil Haram

Rencanakan Serang Masjidil Haram

, 24 JUNI 2017 , 17:41:00

Posko Lebaran Telkom

Posko Lebaran Telkom

, 24 JUNI 2017 , 01:22:00